Hidup di Atas Air: Komunitas Kampung Apung Jakarta yang Bertahan di Tengah Gentrifikasi

Dari atas jembatan yang menghubungkan daratan dengan deretan rumah-rumah kayu bercat kusam, pemandangannya terasa seperti dua dunia yang bertabrakan. Di belakang, crane-crane proyek properti mencakar langit utara Jakarta. Di depan, anak-anak berlarian di atas papan jalan selebar satu meter, sementara perahu kayu melintas pelan di bawahnya. Inilah Muara Baru — salah satu kantong kehidupan apung terakhir di Jakarta yang masih bernapas.

Sebelum Jakarta Menjadi Jakarta

Jauh sebelum ibu kota memiliki nama resminya, kawasan pesisir utara Jawa sudah menjadi rumah bagi komunitas-komunitas nelayan yang membangun kehidupan di tepi — dan di atas — air. Kampung apung bukan anomali. Ia adalah cikal bakal kota itu sendiri.

Warga yang sudah menetap di sini selama beberapa generasi menyebut diri mereka bukan pendatang, melainkan yang pertama datang. Kakek-nenek mereka membangun pondasi dari kayu bakau dan bambu, belajar membaca pasang surut, dan menciptakan tatanan sosial yang tidak perlu ditulis dalam peraturan daerah mana pun.

Kehidupan di kampung apung berputar di sekitar laut. Bapak-bapak berangkat sebelum subuh dengan jaring di bahu. Ibu-ibu mengolah hasil tangkapan, menjemurnya di atas atap seng, atau menjualnya langsung ke pembeli yang datang dengan perahu kecil. Anak-anak tumbuh dengan kemampuan berenang sebelum bisa membaca — bukan karena pilihan, melainkan karena itu syarat bertahan hidup.

Apa Artinya "Bertahan" di Sini

Kata bertahan di kampung apung punya banyak lapisan makna.

Pertama, ada bertahan secara fisik. Air laut yang semakin tinggi, banjir rob yang kini datang lebih sering dan lebih dalam dari yang diingat orang-orang tua di sini, serta penurunan tanah yang membuat sebagian struktur rumah menjadi semakin tidak stabil dari tahun ke tahun. Rumah-rumah yang dulu hanya sedikit basah di musim hujan kini bisa terendam lutut tanpa ada hujan sama sekali.

Kedua, ada bertahan secara administratif. Banyak warga kampung apung hidup dalam ketidakpastian legalitas tanah yang sudah berlangsung lama. Tanpa sertifikat yang jelas, mereka sulit mengakses layanan dasar — dari kredit usaha hingga renovasi rumah secara resmi. Ketidakpastian ini bukan hal baru, tapi tekanannya makin terasa ketika nilai lahan di sekitar mereka melonjak.

Ketiga — dan ini yang paling sering luput dari perhatian media — ada bertahan secara kultural. Saat remaja-remaja di kampung mulai tertarik dengan pekerjaan di daratan, pengetahuan tentang arus laut, jenis ikan, dan cara memperbaiki mesin perahu yang selama ini diwariskan dari mulut ke mulut perlahan terputus.

Reklamasi dan Normalisasi: Dua Wajah Tekanan yang Sama

Proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta telah mengubah garis pantai secara fundamental. Pulau-pulau buatan yang dulunya hanya ada di atas kertas kini berdiri nyata, membawa bersama mereka kompleks hunian mewah, mal, dan infrastruktur yang sama sekali asing bagi nelayan yang sudah menghapal celah-celah karang di sini.

Normalisasi sungai — yang dalam narasi resminya bertujuan mengatasi banjir — juga membawa dampak tersendiri bagi kampung-kampung di sempadan sungai. Tanggul yang dibangun mengubah relasi warga dengan air: yang tadinya adalah sumber kehidupan kini menjadi sesuatu yang harus dikendalikan, dijauhkan, dipisahkan dengan beton.

Bagi warga kampung apung, dua proses ini berjalan bersamaan dan ke arah yang sama: memeras ruang yang mereka miliki dari dua sisi sekaligus.

Yang ironis, justru kawasan-kawasan yang dulu diabaikan karena "tak layak huni" — terlalu dekat air, terlalu liar, terlalu kumuh menurut standar perencanaan kota — kini menjadi sangat bernilai secara ekonomi. Gentrifikasi di kota pesisir tidak selalu datang dengan kafe artisanal dan apartemen studio. Kadang ia datang dalam bentuk proyek reklamasi triliunan rupiah.

Ekonomi yang Tidak Terlihat di Neraca Mana Pun

Salah satu hal yang paling sering disalahpahami tentang kampung apung adalah soal ekonomi. Dari luar, kawasan ini terlihat miskin. Rumahnya kecil, jalannya sempit, catnya mengelupas. Tapi ada arus uang yang bergerak di sini setiap hari, dan sebagian besar tidak tercatat dalam statistik formal mana pun.

Nelayan skala kecil di Muara Baru menjadi bagian dari rantai pasok ikan yang menjangkau seluruh Jakarta dan sekitarnya. Perempuan-perempuan pengolah ikan menggerakkan industri rumahan yang menyerap tenaga kerja tanpa perlu kontrak kerja tertulis. Mekanik perahu, pembuat jaring, pedagang es balok — semuanya membentuk ekosistem ekonomi yang saling menopang dan sudah berjalan jauh sebelum konsep "ekonomi informal" itu sendiri ada.

Yang terancam bukan sekadar tempat tinggal. Yang terancam adalah seluruh sistem ekonomi hidup yang tumbuh organik selama puluhan tahun.

Suara yang Jarang Didengar

Perempuan-perempuan kampung apung adalah tulang punggung komunitas ini, tapi suara mereka hampir tidak pernah muncul dalam rapat-rapat perencanaan kota.

Mereka yang bangun paling pagi untuk menyiapkan ikan untuk dijual. Mereka yang mengurus anak-anak sambil memastikan rumah tidak kebanjiran. Mereka yang harus menjelaskan kepada anak-anak mereka mengapa kampung mereka mungkin tidak akan ada lagi dalam sepuluh tahun.

Di sela-sela itu, ada juga yang memilih perlawanan diam: tetap tinggal, tetap membangun, tetap memperbaiki rumah meski tidak ada kepastian bahwa esok hari mereka masih boleh berada di sini.

Apa yang Hilang Ketika Kampung Apung Hilang

Kota-kota pesisir di seluruh dunia sudah memiliki pengalaman panjang menggusur komunitas nelayan demi pembangunan modern. Dan pola yang muncul setelah itu hampir selalu sama: warga yang dipindahkan ke rumah susun di daratan kehilangan akses ke laut, kehilangan jaringan sosial yang sudah dibangun bertahun-tahun, dan kehilangan mata pencaharian yang tidak bisa begitu saja dipindahkan ke lokasi baru.

Laut bukan hanya tempat kerja. Ia adalah identitas. Seorang nelayan yang dipindahkan ke lantai delapan rusunawa bukan sekadar mengalami perubahan tempat tinggal — ia mengalami perubahan total tentang siapa dirinya.

Jakarta kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan ruang terbuka hijau buatan atau mural dinding instagramable setiap kali sebuah kampung apung menghilang. Ia kehilangan memori hidupnya sendiri.

Masa Depan yang Belum Jelas

Tidak ada jawaban mudah untuk pertanyaan tentang masa depan kampung apung Jakarta. Kota ini membutuhkan infrastruktur yang lebih baik, pengelolaan banjir yang lebih efektif, dan pembangunan yang bisa mengangkat taraf hidup warganya. Semua itu nyata dan mendesak.

Tapi pembangunan yang mengabaikan komunitas yang sudah ada bukan pembangunan — ia adalah penggusuran dengan nama lain.

Yang dibutuhkan bukan memilih antara modernitas dan tradisi. Yang dibutuhkan adalah pendekatan perencanaan kota yang cukup rendah hati untuk bertanya kepada warga kampung apung: Apa yang kalian butuhkan? Bagaimana kami bisa membangun bersama kalian, bukan di atas kalian?

Selama pertanyaan itu belum juga diajukan dengan sungguh-sungguh, warga Muara Baru akan terus melakukan apa yang sudah mereka lakukan selama generasi: bertahan. Di atas air, di atas ketidakpastian, dan di atas sebuah kota yang terlalu sibuk membangun masa depan hingga lupa menghormati masa lalunya sendiri.